Network
Menurut Budi, penerimaan tenaga kesehatan untuk bersedia di vaksin dosis ketiga sudah jauh lebih tinggi dibanding saat awal kebijakan ini dimulai pada Juli lalu.
Hal itu sempat terjadi lantaran penyuntikan dosis ketiga menggunakan vaksin Moderna dengan ‘platform’ mRNA yang berbeda dengan dua dosis vaksin Sinovac dengan ‘platform’ inaktivasi yang lebih dulu diterima tenaga kesehatan.
“Kalau tenaga kesehatan tidak nyaman dengan ‘platform’ berbeda, kita buka opsi dengan yang sama,” tuturnya.
Sementara itu, Amnesty International Indonesia meminta pemerintah memastikan, vaksin dosis ketiga betul-betul diprioritaskan hanya untuk tenaga kesehatan, bukan pejabat.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena mengatakan hal ini, menanggapi laporan bahwa beberapa pejabat pemerintah di Indonesia telah menerima vaksin dosis ketiga.
Padahal, aturan pemerintah sendiri baru memungkinkan vaksinasi dosis ketiga dilakukan terbatas pada tenaga kesehatan karena memiliki kerentanan tinggi terpapar Covid-19.*** (Nurul Khadijah/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi