Network
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Iwan Syahril mengatakan, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum memaksimalkan formasi PPPK tahun 2022, meskipun sudah ada kepastian dana.
"Di seluruh Indonesia, baru ada 17,3 persen pemerintah daerah yang mengusulkan formasi di tahun 2022, yakni sebanyak 244 pemda mengusulkan formasi kurang dari 40 persen, kemudian 191 pemda belum mengusulkan formasi sama sekali," kata Iwan Syahril.
Penjelasan Made Arya dan Iwan Syahril ini disampaikan setelah Hetifah Sjaifudian yang merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa pemda tentu memiliki kekhawatiran tersendiri terutama berkaitan dengan anggaran terkait PPPK guru.
Baca Juga: Akui Emosional Tampar Chris Rock saat Piala Oscar, Will Smith Minta Maaf Secara Terbuka
Menurut Hetifah, masih banyak keluhan dari pemda bahwa pemerintah pusat kurang memberikan informasi yang jelas, baik mengenai pengumuman maupun berbagai perubahan kebijakan.
Untuk itu, sosialisasi Kemendikbudristek disarankan lebih masif dan melibatkan DPR RI yang merupakan wakil rakyat yang akan membantu menjembatani.
Sedangkan untuk nasib guru di Kaltim, menurut Hetifah, meskipun guru honorer Kaltim sudah lulus seleksi tahap 1 dan 2 PPPK, namun guru Kaltim sampai saat ini belum memiliki SK atau Nomor Induk (NI) PPPK, bahkan usulan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih nol.
Menjawab pertanyaan tentang SK dan NI-PPPK ini, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyampaikan tentang situasi PPPK untuk Provinsi Kaltim.
Baca Juga: Presiden Turki Erdogan Telepon Putin, Tanda Rusia-Ukraina akan Damai?
Setelah dicek melalui Kantor Regional BKN di wilayah Kalimantan, data untuk Kaltim memang sudah masuk tapi masih perlu dilengkapi.
Artikel Rekomendasi