PORTAL BONTANG - Bocornya rekaman pembicaraan soal penggunaan vaksin ketiga di kalangan pejabat membuat geram publik.
Percakapan itu sempat terekam di video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Kini, video tersebut sudah dihapus kanal Sekretariat Presiden setelah menimbulkan kegaduhan publik.
Baca Juga: Sering Pakai Masker Bisa Timbulkan Jerawat? Dokter Spesialis Kulit Ini Bagikan Rahasianya
Dikutip PortalBontang.com dari berita Pikiran-Rakyat.com berjudul "Jokowi Cuma Bisa Tertawa Anak Buah Serobot Vaksin Ketiga, Relawan Beri Peringatan".
Percakapan itu terjadi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun sedang meninjau proses vaksinasi di Kalimantan Timur pada 24 Agustus 2021.
Mulanya, para pejabat itu sedang bercakap-cakap mengenai pengembangan Vaksin Nusantara.
Kemudian, Wali Kota Andi Harun mengaku sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan berencana mendapatkan yang ketiga dengan Vaksin Nusantara.
Baca Juga: Cek Fakta: Bumbu Umami Disebut Campuran Tulang Babi, Ini Faktanya
Jokowi menanggapi pernyataan itu dengan santai bahkan bercanda.
"Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota," ucap Jokowi sambil tertawa.
Panglima TNI dan Gubernur Kalimantan Timur kemudian mengaku sudah mendapatkan vaksin booster di hadapan Jokowi.
Prabowo kemudian menimpali dengan bertanya apakah Jokowi juga sudah mendapatkan booster?
Baca Juga: TKA China di Konawe Kuliti Buaya, Mengaku Tak Tahu Aturan Perlindungan Hewan
"Enggak, saya nunggu (vaksin) Pfizer," kata Jokowi menjawab.
Percakapan para pejabat itu dikritik keras oleh koalisi masyarakat pemantau wabah LaporCovid-19.
LaporCovid-19 mengingatkan Jokowi agar tidak ikut-ikutan anak buahnya yang sudah mendapatkan vaksin ketiga karena vaksin ketiga hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan saat ini.
"Bila Presiden @jokowi melakukan vaksin dosis ketiga, berarti Bapak memberikan contoh/membenarkan para kepala daerah, pejabat, TNI/Polri, politisi, pengusaha, dan non-nakes lainnya untuk mendapatkan booster," kata LaporCovid-19 melalui cuitan di akun @LaporCovid pada 24 Agustus 2021.
Baca Juga: Bantu Pasien Stroke, Aplikasi FAST Rescue Diluncurkan Kemenkes, Ada Fitur Panic Button
"Sementara masih banyak orang yang bahkan satu dosis vaksin pun belum menerima."
"Sekali lagi, kami memohon agar Presiden @jokowi memberikan contoh bagi kita semua, dan mendahulukan vaksin untuk booster tenaga kesehatan dan vaksin untuk mereka yang belum sama sekali menerimanya. Jangan sampai membuat keputusan keliru, Bapak Presiden
@jokowi!" ucap LaporCovid-19.
Aturan soal vaksin booster diprioritaskan hanya untuk tenaga kesehatan tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Kementerian Kesehatan pun berkali-kali mengingatkan bahwa vaksin dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan.
"Kami memohon agar publik dapat menahan diri untuk tidak memaksakan kepada vaksinator untuk mendapatkan vaksin ketiga. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan vaksin. Mohon untuk tidak memaksakan kehendak," sebut juru bicara Vaksinasi Covid-19, dr. Siti Nadia Tarmidzi dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman resmi Kemenkes pada 1 Agustus 2021.*** (Rio Rizky Pangestu/Pikiran-Rakyat.com)