"Ini korupsi (maling uang rakyat) yang sangat kejam yang dilakukan penyelenggara negara, yaitu bupati dan suaminya Anggota DPR RI. Coba bisa bayangkan, Pjs kades saja dijualbelikan, tentu kita bertanya berapa tarif jabatan camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekda, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo," ucap Firli.
Menurut Firli, orang-orang yang diangkat bupati sebagai pejabat, adalah mereka yang nantinya membantu jalannya pemerintahan di daerah.
Pelayanan kepada masyarakat pun harus menjadi prioritas para abdi negara, sesuai tugas seharusnya melayani masyarakat.
"Belum kerja saja sudah harus menanggung beban. Kalau begini, jangan berharap rakyat mendapat pelayanan. Kita juga tidak bisa berharap banyak kesejahteraan rakyat meningkat," ujar Firli.***
Artikel Rekomendasi