Network
PORTAL BONTANG - Insentif nakes atau tenaga kesehatan belum semuanya terbayarkan. Khususnya di sepuluh daerah yang ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Termasuk dua daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Padahal, realisasi pos belanja insentif nakes daerah merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri dalam memonitor realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa delapan persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah" kata Staf Khusus (Stafsus) Mendagri, Kastorius Sinaga dikutip PortalBontang.com dari Antara, Selasa, 31 Agustus 2021.
Baca Juga: BLT Pemkot Bontang Cair, 10.490 Kepala Keluarga Terdampak Covid-19 Berhak Menerima
Lanjut Kostorius, harusnya dana insentif nakes daerah pun sudah terjamin. Namun dari hasil pantauan rutin Kemendagri, masih banyak daerah yang belum membayarkannya.
Bahkan, lanjut dia, di beberapa daerah yang termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah.
"Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu front liner penanganan Covid-19 di daerah," ucapnya.
Hal itu yang mendasari Mendagri menandatangani surat teguran kepada sepuluh kepala daerah yang belum membayarkan insentif nakes.
Baca Juga: Beasiswa Kaltim 2021 Masuk Tahap Verifikasi Faktual, 9.103 Pendaftar Lolos Administrasi
Artikel Rekomendasi