PORTAL BONTANG - Keputusan yang diambil Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari diduga dicampuri suaminya, Hasan Aminuddin.
Termasuk dalam hal seleksi jabatan, yang akhirnya menjerat keduanya sebagai tersangka maling uang rakyat (korupsi) bersama 20 orang lainnya di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengomentari kasus yang menjerat Bupati Probolinggo tersebut.
"Semua keputusan yang akan diambil bupati harus dengan persetujuan suami bupati, termasuk pengangkatan pejabat harus lewat suaminya dan suaminya membubuhkan paraf dulu," kata Firli, Selasa, 7 September 2021, dikutip PortalBontang.com dari Antara.
Perbuatan dugaan maling uang rakyat yang dilakukan keduanya membuat Firli turut geleng-geleng kepala.
Dalam kasus tersebut, keduanya diduga memasang tarif untuk jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang.
Ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa, dengan tarif Rp5 juta per hektare.
Baca Juga: Jadwal SKD CPNS Bontang 2021 Mulai 29 September, Simak Lokasi dan Syarat Pelaksanaannya
"Ini korupsi (maling uang rakyat) yang sangat kejam yang dilakukan penyelenggara negara, yaitu bupati dan suaminya Anggota DPR RI. Coba bisa bayangkan, Pjs kades saja dijualbelikan, tentu kita bertanya berapa tarif jabatan camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekda, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo," ucap Firli.
Menurut Firli, orang-orang yang diangkat bupati sebagai pejabat, adalah mereka yang nantinya membantu jalannya pemerintahan di daerah.
Pelayanan kepada masyarakat pun harus menjadi prioritas para abdi negara, sesuai tugas seharusnya melayani masyarakat.
"Belum kerja saja sudah harus menanggung beban. Kalau begini, jangan berharap rakyat mendapat pelayanan. Kita juga tidak bisa berharap banyak kesejahteraan rakyat meningkat," ujar Firli.***