Network
Jokowi berujar jika pemindahan ibu kota Indonesia dimaksudkan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta seperti kemacetan dan banjir.
Namun, alasan tersebut justru dinilai jika pemerintah malah lari dari masalah, bukan menyelesaikannya.
Selain itu, tidak sedikit pihak yang menolak rencana pembangunan ibu kota baru tersebut dengan berbagai perhitungan risiko, salah satunya yaitu mengenai pembiayaan yang merupakan aspek vital dalam proyek konstruksi.
Baca Juga: Waspada Pencurian Modus Kempes Ban, Warga Samarinda Rugi Ratusan Juta
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebelumnya telah menyatakan jika APBN hanya bisa memberikan anggaran 20 persen dari biaya yang harus ditanggung untuk pembangunan ibu kota baru.
Sisanya, disarankan diambil dari penjualan atau penyewaan aset yang ada di Jakarta dalam jangka panjang.
Usulan tersebut menuai polemik baru dengan dianggap sejarah Indonesia akan hilang jika aset-aset negara dijual atau disewakan jangka panjang.*** (Christina Kasih Nugrahaeni/Pikiran-Rakyat)
Artikel Rekomendasi