PORTAL BONTANG - Rencana penghapusan tenaga honorer di pemerintahan menjadi kekhawatiran tersendiri Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman.
Bupati Kutim mengkhawatirkan nasib pegawainya yang berstatus honorer atau tenaga kerja kontrak daerah (TK2D), sebab pada 2023 sudah tidak ada perpanjangan kontrak.
Padahal keberadaan para tenaga honorer, kata Bupati Kutim membantu jalannya roda pemerintahan.
Baca Juga: Jadwal Acara MNCTV Hari Ini 14 Mei 2022, SEA Games Futsal Indonesia vs Myanmar
"Menurut saya (penghapusan honorer) ini merupakan ketakutan bagi semua kepala daerah di Indonesia," ujarnya, dikutip PortalBontang.com dari situs resmi Pemerintah Kutai Timur (Pro Kutim), Sabtu 14 Mei 2022.
"Pertanyaannya, siapa nantinya yang akan mengerjakan kegiatan seperti portir, sopir, ajudan, dan lain-lain?" katanya menambahkan.
Ia berharap ada dua opsi yang bisa dipenuhi oleh pemerintah. Opsi pertama adalah usulan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor untuk tidak menghapus honorer.
Secara resmi, lanjut Ardiansyah, usulan Gubernur sudah disampaikan kepada pemerintah. Namun belum mendapat tanggapan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca Juga: Bontang Hujan Seharian, Beberapa Tempat Mulai Dilanda Banjir
"Kedua adalah skema outsourcing bagi pemerintah, tapi opsi ini juga berbahaya," ucapnya.
Berbahaya yang dimaksud, katanya outsourcing di swasta saja ingin dihapuskan oleh para aktivis pemerhati pekerja.
Sementara berbicara soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penerimaan dijadwalkan hanya akan berlangsung sampai tahun depan.
"Setelah itu tidak ada lagi pengangkatan PPPK, hanya tinggal melaksanakan tugas," jelasnya. ***