PORTAL BONTANG - Rencana pindahnya ibu kota negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) turut jadi pembahasan Parlemen Malaysia, Kamis, 23 September 2021.
Hal ini terungkap dari Jawaban Eksekutif Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah di sidang parlemen di Kuala Lumpur.
Kata Saifuddin, pemindahan IKN Indonesia akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kedua negara.
Baca Juga: Beraksi di 5 Kota, 20 Pengedar Uang Palsu Ditangkap, Berikut Lokasi Kejahatannya
"Izinkan saya menjawab pertanyaan anggota parlemen Batang Lupar dan Sibuti menyinggung tentang manfaat dan dampak yang akan didapat diterima langsung di perbatasan Malaysia dengan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan," ujar Saifuddin, dikutip PortalBontang.com dari Antara.
Saifuddin mengisahkan awal mula Presiden RI, Joko Widodo yang mengumumkan pemilihan Kaltim sebagai lokasi IKN baru pada 26 Agustus 2019.
Saat itu dijabarkan, pembangunan IKN akan dimulai pada 2020, dan pemindahan pemerintahan dilakukan di 2024.
Namun karena pandemi, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu.
Baca Juga: Jangan Merokok Sambil Berkendara di Jalan, Ini Bahayanya
"Bila dilaksanakan nanti, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal, di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata," kata Saifuddin.
Pindahkan IKN ke Kaltim diyakini Saifuddin akan membuka peluang investasi Malaysia di Kaltim. Seperti keterlibatan pengembang properti domestik untuk ambil bagian proyek pembangunan IKN.
Beberapa lembaga terkait pun sudah menyiapkan usulan dan rencana investasi komprehensif yang akan ditawarkan ke Indonesia.
Baca Juga: Ada Tersangka Lain Rampok Uang Rakyat Selain Alex Noerdin, Siapa Dia?
"Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan membawa tantangan yang khas, terutama dalam masalah lintas batas antara Malaysia dan Indonesia, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan dan sebagainya," katanya.
Namun masalah tersebut, kata Saifuddin diyakini dapat selesai secara efektif dan konstruktif dengan pemerintah Indonesia.
"Penekanan akan ditempatkan pada peningkatan kerja sama dan penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan, di daerah sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan," tuturnya.***