Network
PORTAL BONTANG - Kebijakan pelarangan ekspor batu bara dari pemerintah pusat mendapat kritikan dari Gubernur Kaltim, Isran Noor.
Kebijakan melarang ekspor batu bara disebut Isran sebagai kebijakan yang menunjukkan kepanikan dan kurang terencana.
Seperti diketahui, usai larangan ekspor batu bara diberlakukan, penolakan dari perusahaan maupun negara tujuan ekspor pun mulai berdatangan.
Baca Juga: Hasil Piala Afrika: Nigeria Taklukkan Mesir 1-0
"Kaltim kan tidak punya kepentingan. Apalagi sekarang kewenangannya sudah tidak ada lagi di daerah. Memang urusan Jakarta tapi bayangkan bagaimana kira-kira para pengusaha yang telah mengikat kontrak," kata Isran dikutip PortalBontang.com dari Antara.
Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah menginformasikan enam bulan sebelum memutuskan kebijakan tersebut, agar para pengusaha batu bara bisa berpikir untuk menyiapkan segala sesuatunya.
"Ini kesannya mendadak, atau sudah diberitahu sejak awal kita tidak tahu. Tapi pengusaha kalau melakukan gugatan pemerintah kena. Karena akan terjadi yang namanya responden tergugat tapi itu urusan pemerintah," jelasnya.
Menurut Isran, kebutuhan bahan bakar untuk PLN dianggap tidak memiliki pengaruh hanya dengan penghentian satu bulan ekspor.
Baca Juga: Pengabdi Setan 2 Direncanakan Tayang Pertengahan 2022
Artikel Rekomendasi