PORTAL BONTANG - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud adalah satu dari sekian banyak orang yang gembira ibu kota negara (IKN) akan dipindahkan ke Kalimantan Timur.
Terlebih, sebagian daerahnya yakni Sepaku, dan sebagian di Kutai Kartanegara (Kukar) yakni Samboja, ditetapkan sebagai daerah calon IKN baru.
Karena dengan pindahnya IKN ke Kalimantan Timur, kata AGM, sapaan akrabnya, akan tercipta pemerataan pembangunan yang diimpikan daerah, terkhusus di luar Jawa.
Baca Juga: Lagi Syuting, Alec Baldwin Tak Sengaja Tembak Mati Kru Film, Ini Sederet Film yang Pernah Diperankan
"Jadi ketika itu (rencana pemindahan ibu kota) diumumkan oleh Presiden, sebagai pejabat negara, kami samina wa athona (menaati). Bahwa yang kami butuhkan ini adalah pembangunan," kata Abdul Gafur dalam acara talk show yang disiarkan kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored pada 22 Oktober 2021.
Dikutip PortalBontang.com dari berita Pikiran-Rakyat.com berjudul "Tanah Kalimantan Timur Disebut Penuh Berkah, Mimpi Ibu Kota Baru Bukan Cuma Milik Jokowi".
Abdul Gafur kemudian mengatakan bahwa tanah Kalimantan Timur adalah tanah yang penuh keberkahan.
"Kalimantan Timur itu, saya bisa beranggapan karena lahir di sana, tanah itu penuh dengan keberkahan," kata AGM.
Baca Juga: Info Loker Bontang PT KMU, Cek Kualifikasi, Syarat, dan Prosedur Daftarnya
"Bukan hanya masyarakatnya tapi juga alamnya dan sekitar-sekitarnya. Jadi kalau ada seperti itu (pemindahan ibu kota), dengan saya menjadi seorang Bupati, kami alhamdulillah," tuturnya.
Ia ingin bantu mewujudkan mimpi para pemimpin negara terdahulu, bukan cuma Jokowi, untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
"Tapi Pak Soekarno juga, saya dengar-dengar Pak Soeharto dulu juga sempat membicarakan tentang pemindahan ibu kota," ujarnya.
Baca Juga: Pabrik Biodiesel Milik Haji Isam Diresmikan Jokowi, Ini Biodata Crazy Rich Asal Kalsel
Diterangkan dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), pemindahan ibu kota ke Kaltim akan dimulai pada tahun 2024.
"Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN [...] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," sebut Pasal 3 ayat (2) draf RUU IKN.*** (Rio Rizky Pangestu/Pikiran-Rakyat.com)